PAJAK

PAJAK

A. Pengertian Pajak dan Retribusi

  1. Pengertian Pajak

       Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan surplusnya digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “public investment’.

Ray M. Sommer, pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dan tanpa mendapatkan imbalan yang langsung, sehingga daripadanya pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. [1]

Menurut UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia, yang telah digubah dengan UU No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[2]

Pajak mengandung ciri-ciri yaitu:

  1. merupakan kontribusi wajib kepada negara;
  2. tidak ada imbalan balas jasa secara langsung dari negara kepada rakyat;
  3. digunakan untuk kesejahteraan umum;
  4. pungutan pajak berdasarkan undang-undang; dan
  5. pendapatan negara dari pajak digunakan untuk pembelanjaan negara.
  6. Pengertian Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.[3]

Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Faktor yang Membedakan Pajak Retribusi
Keputusan Keputusan atau undang- undang dari pemerintah pusat. Keputusan dari pemerintah daerah.
Ketetapan Pajak diatur dengan undang- undang . Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pihak pemungut Pemerintah pusat. Pemerintah daerah.
Sifat pemungut Wajib yang dapat dipaksakan Tidak wajib.
Imbalan/jasa Tidak mendapat imbalan/jasa secara langsung. Mendapat imbalan jasa secara langsung.
Perlakuan aturan seluruh warga negara Indonesia. untuk daerah bersangkutan
Sumber pendapatan Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat. Retribusi merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah.

Sumber : Sanusi Fattah dkk., 2008, Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

B. Sifat dan Penetapan Tarip Pajak

  1. Sifat Pajak
  2. Penetapan Tarip Pajak

Tarif pajak, adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakakan dengan persentase. Menurut besar kecilnya pajak yang harus dibayar, tarif pajak dihitung dengan sistem:[4]

  1. Proporsional: Tarif pajak yang persentasenya tetap/sama untuk setiap jenis objek pajak. Di mana makin besar pendapatan yang diterima oleh seorang wajib pajak, maka makin besar pula pajak yang seharusnya dibayarkan. Misalnya tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5 %, jika dasar pengenaan pajak sebesar Rp 4.000.000,00, maka besar pajak PPN = Rp2 00.000,00, dan jika dasar pengenaan pajak sebesar Rp 8.000.000,00, maka besar pajak PPN = Rp 400.000,00.
  2. Progresif: Tarif pajak yang persentasenya makin besar jika objek pajak bertambah. Di mana jika makin besar pendapatan yang diperoleh wajib pajak, maka makin besar pula persentase pajak yang harus dibayar. Misalnya dasar pajak yang harus dibayar adalah 5 % dari Rp8.000.000,00 = Rp400.000,00. Jika dasar pengenaan pajak menjadi Rp16.000.000,00 (meningkat 2 x semula), maka pajak yang semula 5 % mengalami peningkatan tarif menjadi 10 % sehingga besar pajak yang harus dibayar adalah 10 % x Rp16.000.000,00 = Rp1.600.000,00 dan seterusnya.
  3. Degresif: Tarif pajak yang makin rendah jika objek pajaknya bertambah. Jika makin tingi penghasilan wajib pajak, maka pajak yang harus dibayar justru makin rendah. Misalnya dasar pengenaan pajak sebesar Rp8.000.000,00 tarif pajaknya 20 % = Rp1.600.000,00 maka jika dasar pengenaan pajak sebesar Rp16.000.000,00 (meningkat 2 x semula) tarif pajak dikurangi 5 %, jadi besar pajak yang dibayar = 15 % 􀁵 Rp16.000.000,00 = Rp2.400.000,00 tetapi jika dasar pengenaan pajak sebesar Rp24.000.000,00 (3 x semula), maka besarnya pajak adalah 10 % dari Rp24.000.000,00 = Rp2.400.000,00, dan jika penghasilannyaRp32.000.000,00, maka pajak yang dikenakan hanya 5 % x Rp32.000.000,00 = Rp1.600.000,00

C. Perbedaan Pajak Langsung dengan Pajak Tidak Langsung

  1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

  1. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang harus dibayar pihak tertentu, tetapi dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung, yaitu Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan bea impor. Akan tetapi beban pajaknya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Dengan demikian yang membiayai pajak sebenarnya adalah pemakai atau konsumen. Pajak tidak langsung lainnya adalah cukai tembakau atau pita rokok, dan cukai untuk minuman keras.

  1. Perbedaan Pajak Langsung dengan Pajak Tidak Langusng

D. Perbedaan Pajak Pusat dengan Pajak Daerah

  1. Pajak Pusat

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di bawah Departemen Keuangan. Pajak negara digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh pajak negara, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea meterai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea cukai, pajak orang asing, serta pajak atas royalti dan dividen.

  1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II. Pajak daerah dimiliki setiap daerah dan memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan subjek pajak, objek maupun tarif pajak daerah. Pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak yang dipungut antara pemerintah daerah tingkat I dengan tingkat II berbeda-beda. Secara umum contoh pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.

  1. Perbedaan Pajak Pusat dengan Pajak Daerah

Perbedaan antara pajak negara dan pajak daerah dapat kalian lihat pada Tabel 16.2.

NO Pajak Negara Pajak Derah
Direktorat Jenderal Pajak Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea meterai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan di bawah tanah dan permukaan air.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai–        Bea masuk

–        Cukai

Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, parkir.

Sumber: Sanusi Fattah dkk., 2008, Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

E. Fungsi danPeranan Pajak dalam Kehidupan Suatu Negara.

  1. Fungsi Pajak
  2. Fungsi Budgeter (Sumber Pendapatan Negara)

Pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara guna membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan nasional. Sumber pendapatan negara memang tidak hanya dari pajak, tetapi pajak merupakan sumber utama pendapatan negara.

  1. Fungsi Distribusi (Alat Pemerataan Pendapatan)

Pajak berfungsi sebagai alat pendistribusian pendapatan masyarakat dan sekaligus sebagai alat pemerataan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Warga negara yang berpendapatan tinggi dikenai pajak lebih banyak daripada warga negara yang berpendapatan rendah.

  1. Fungsi Regulasi (Alat Pengatur Kegiatan Ekonomi)

Pemungutan pajak dapat digunakan untuk mengatur hal-hal sebagai berikut.

1)      Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2)      Untuk mendorong produksi dalam negeri pemerintah menetapkan kebijakan pembebasan pajak impor terhadap bahan baku dan pajak yang tinggi bagi barang-barang mewah.

F. Jenis-Jenis Pajak yang Ditanggung Oleh Keluarga.

Secara umum pajak yang harus ditanggung keluarga adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).[5]

  1. Pajak Penghasilan (PPh)
  2. Pengertian

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak untuk setiap objek pajak yang diterimanya

  1. Dasar

Dasar pungutan pajak penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 2000 yang berisi tentang subjek pajak, objek pajak, penghasilan kena pajak (PKP), dan tarif pajak.

  1. Subjek

Subjek pajak penghasilan, adalah orang atau badan yangdikenai pajak sesuai dengan ketentuan. Subjek pajak meliputi :

1)      Orang pribadi atau warisan yang belum dibagi.

2)      Badan, seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, BUMN, Koperasi, Yayasan.

3)      Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu tempat menjalankan usaha secara teratur yang didirikan oleh badan / perusahaan di luar negeri.

  1. Objek

Objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan yang diterima oleh subjek pajak, misalnya gaji, honorarium, komisi, bonus, bunga, pensiun, hadiah dari undian, laba usaha.

  1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang akan diperhitungkan besar pajaknya yang terlebih dahulu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Besarnya PTKP menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor137/PMK 03/2005 yang berlaku per 1 Januari 2013 sebagai berikut.

1)      Untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp 24.300.000,00

2)      Tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah adalah Rp 2.025.000,00

3)      Tambahan untuk suami istri yang berpenghasilan digabung adalah Rp 24.300.000,00

4)      Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (ayah, ibu, anak sekandung) semenda (mertua, anak tiri) serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya bagi wajib pajak paling banyak 3 (tiga) orang untuk sekeluarga sebesar Rp 2.025.000,00[6]

Untuk tarif bagi wajib pajak pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

1)      Penghasilan sampai Rp50.000.000,00 pajak sebesar 5 %.

2)      Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 tarif pajak sebesar 15%.

3)      Di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 tarif pajak sebesar 25 %.

4)      Diatas Rp500.000.000,00 tarif pajak sebesar 35%.

  1. Cara menghitung besar pajak penghasilan

Misalnya Pak Edo sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan multinasional memperoleh gaji sebesar Rp11.000.000,00 setiap bulan. Ia telah menikah dan memiliki seorang anak, maka besarnya pajak PPh (pajak penghasilan) Pak Edo adalah:

1)      Penghasilan per bulan sebelum kena pajak = Rp11.000.000,00.

2)      Penghasilan per tahun sebelum kena pajak = 12 x Rp11.000.000,00 = Rp132.000.000,00

3)      Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah:

–        wajib pajak sebesar Rp2.880.000,00;

–        wajib pajak kawin Rp1.440.000,00;

–        anak Rp1.440.000,00;

Jadi, jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Rp5.760.000,00, maka penghasilan yang kena pajak (PKP) adalah = Rp132.000.000,00 – Rp5.760.000,00 = Rp126.240.000,00

4)      PPh dalam 1 tahun = 15 % x Rp100.000.000,00 = Rp15.000.000,00 25 % x Rp126.240.000,00 = Rp6.560.000,00

–        Jadi, jumlah PPh per tahun = Rp(15.000.000,00 + 6.560.000,00) = Rp21.560.000,00

–        Jumlah pajak PPh per bulan = Rp21.560.000,00 : 12 = Rp1.796.666,67 (pembulatan)

Dengan demikian, gaji bersih yang diterima Pak Edo setiap bulannya adalah Rp11.000.000,00 – Rp1.796.666,67 = Rp9.203.333,33

  1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  2. Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atau kepemilikan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya.

  1. Dasar

Dasar pungutan pajak PBB UU No. 12 Tahun 1985 dan UU No. 12 Tahun 1994.

Dasar Pengenaan Pajak antara lain:

1)      Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

2)      Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp8.000.000,00. Apabila besarnya NJOP lebih kecil dari NJOPTKP maka objek pajak tersebut tidak dikenakan pajak PBB.

3)      Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah suatu persentase dari nilai jual sebenarnya (NJOKP). NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.

4)      Pajak PBB yang terutang Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP.[7]

  1. Objek

Objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan. Adapun yang termasuk bumi antara lain kebun, pekarangan, sawah, dan yang termasuk bangunan antara lain rumah, kolam renang, galangan kapal, kilang minyak, jalan tol,pagar mewah, jalan lingkungan.

  1. Subjek Pajak

Subjek pajak yang dikenai pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan serta memperoleh manfaat dari bangunan yang dimilikinya.[8]

Contoh perhitungan PBB

Pak Edo mempunyai tanah yang luasnya 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,00/m2. Di atas tanah berdiri bangunan yang luasnya sebesar 400 m2 dan mempunyai nilai jual Rp350.000,00/m2. Selain bangunan, Pak Edo juga mempunyai taman mewah seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2. Apabila ditetapkan nilai jual kena pajak sebesar 20%, berapakah besarnya tarif pajak PBB yang ditanggung Pak Edo?

– Nilai jual tanah 800 m2 × Rp300.000,00/m2                            = Rp 240.000.000,00

– Nilai jual bangunan 400 m2 × Rp350.000,00/m2                     = Rp 140.000.000,00

– Nilai jual tanah mewah 200 m2 × Rp50.000,00/m2                 = Rp  10.000.000,00     +

-Nilai jual sebagai dasar pengenaan pajak                                 = Rp 390.000.000,00

– NJOPTKP                                                                               = Rp     8.000.000,00   –

– NJOPKP                                                                                 = Rp 382.000.000,00

– NJKP = 20% x Rp382.000.000,00 = Rp76.400.000,00

– Pajak PBB yang terutang = 0,5% x Rp76.400.000,00 = Rp382.000,00

Jadi besarnya pajak PBB yang harus dibayar Pak Edo sebesar Rp382.000,00.

G. Sanksi- Sanksi Terhadap Wajib Pajak Yang Melalaikan Kewajibannya

Ada dua macam sanksi dalam perpajakan, yaitu:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi yang ditetapkan oleh UU kepada wajib pajak karena tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UU perpajakan, yaitu dengan denda administrasi pajak dan bunga pajak, serta kenaikan pajak hingga 50%.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang ditetapkan oleh UU pada wajib pajak karena melakukan kealpaan atau kesengajaan dalam melanggar ketentuan yang diatur pada UU, yaitu:

1)      Kealpaan karena tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tetapi tidak benar, sanksi pidananya adalah pidana kurungan 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi 2 pajak terhutang.

2)      Karena sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakantanpa hak NPWP atau nomor PKP, maka pidana kurungan

Endnote :

[1] Sri Sudarmi dan Waluyo, 2008, Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

[2] Kismantoro Petrus, , 2013, UU KUP dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: Direktorat Jendral Pajak. hlm. 9

[3] Sanusi Fattah dkk., 2008, Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

[4] Sri Sudarmi dan Waluyo, 2008, Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

[5] Sri Sudarmi dan Waluyo, 2008, Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Hlm. 322-324

[6] …., PPh Pajak Penghasilan. Hlm. 30

[7] Sanusi Fattah dkk., 2008, Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

 [8] Sanusi Fattah dkk., 2008, Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Sumber buku :

  • Sutarto dkk., 2008, IPS Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
  • Sanusi Fattah dkk., 2008, Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
  • Sri Sudarmi dan Waluyo, 2008, Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
  • Kurtubi, 2008, Sudut Bumi IPS Terpadu, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
  • Sugiharsono, dkk., 2008, Contextual Teaching and Learning Ilmu Pengetahuan Sosial: Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII Edisi 4, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

file pdf dapat di download di : https://iephant46.wordpress.com/?attachment_id=124

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s