SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

 

A. Pengertian Sistem Perekonomian

Sistem berasal dari kata “systēma” (dalam Bahasa Yunani) yang mengandung arti “keseluruhan dari bermacam-macam bagian “.

Pengertian sistem menurut beberapa ahli :

L. James Havery

Menurutnya sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

C.W. Churchman. 

“Menurutnya sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan.

Sistem ekonomi adalah strategi suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran.[1]

Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal yang memengaruhi sistem ekonomi suatu negara adalah sebagai berikut ini.

  1. Falsafah dan ideologi yang dianutnya.
  2. Sistem pemerintahan.
  3. Sistem politik suatu negara.[2]

Adapun faktor-faktor eksternal yang memengaruhi sistem ekonomi antara lain sebagai berikut.

  1. Pengaruh sistem ekonomi yang dianut negara lain.
  2. Pengaruh politik dunia internasional.
  3. Pengaruh sosial budaya luar negeri.[3]

Sistem perekonomian dimaksudkan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi dan pelakupelakunya ke suatu tujuan yakni kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sistem perekonomian, antara lain :

  1. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
  2. Pertumbuhan ekonomi nasional
  3. Kestabilan ekonomi tanpa pengangguran
  4. Distribusi pendapatan yang merata
  5. Perimbangan yang wajar antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan (swasta)[4]

B. Macam-macam Sistem Perekonomian

  1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ini memiliki tradisi aktivitas ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun. Dan masyarakatnya tetap menjaga nilai budaya setempat, sehingga kegiatan perekonomiannya masih bergotong-royong dan kekeluargaan.[5]

Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah sebagai berikut.

  1. Kegiatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
  2. Alat yang digunakan dalam proses produksi masih sederhana.
  3. Masyarakat sulit menerima perubahan karena terikat dengan tradisi.
  4. Modal masih terbatas.[6]
  5. Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal/kapitalis atau yang sering disebut dengan sistem ekonomi pasar (market system/price system) atau juga disebut free fight liberalism adalah suatu penerapan kehidupan ekonomi yang bebas, di mana warga negara diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonominya. Dalam sistem ekonomi liberal seluruh sumber daya yang tersedia, dimiliki dan dikuasai oleh anggota masyarakat untuk dikembangkan secara bebas. Pemerintah sama sekali tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat.[7]

      Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation (1776) juga menunjukkan bahwa kebebasanberusaha didorong oleh kepentingan ekonomi pribadimerupakan pendorong kuat menuju kemakmuran bangsa.Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar bebas ini dapatmenciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengaturkegiatan perekonomian.[8]

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal berikut ini.

  1. Setiap orang (individu) bebas memiliki barang dan alat-alat produksi.
  2. Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing
  3. Campur tangan pemerintah dibatasi bahkan tidak ada campur tangan sama sekali dalam kegiatan ekonomi.
  4. Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan.
  5. Harga-harga dibentuk di pasar bebas.
  6. Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba serta semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba.[9]
  7. Kegiatan ekonomi di semua sektor dilakukan oleh swasta.
  8. Terdapat persaingan bebas antarpengusaha.
  9. Modal memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi.[10]

Kebaikan sistem ekonomi liberal (sistem ekonomi pasar) adalah:

  1. setiap orang bebas (individu) menentukan perekonomian sendiri,
  2. setiap orang bebas (individu) memiliki alat produksi sendiri,
  3. kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena persaingan,
  4. produksi didasarkan kebutuhan masyarakat.[11]
  5. Produksi didasarkan atas kebutuhan masyarakat.
  6. Adanya persaingan usaha mendorong kemajuan berusaha.[12]

Kelemahan sistem ekonomi pasar (sistem ekonomi liberal):

  1. mengakibatkan adanya eksploitasi terhadap orang lain,
  2. menimbulkan monopoli,
  3. terjadinya kesenjangan pendapatan,
  4. rentan terhadap krisis ekonomi.[13]
  5. menimbulkan penindasan terhadap manusia lain.
  6. pengusaha yang bermodal kecil akan semakin tersisih.[14]
  1. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi terpusat atau disebut juga sistem perencanaan sentral adalah sistem ekonomi yang pengaturan kegiatan perekonomian direncanakan pemerintah, Semua aktivitas, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah pusat.[15]

Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat. Mengapa disebut terpusat? Karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara, dan dikomandokan dari pusat. Pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh karena itu hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi.[16]

Dasar yang digunakan dalam sistem ekonomi sosialis adalah ajaran Karl Marx, di mana ia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya.[17]

Sistem ekonomi terpusat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

  1. Kegiatan perekonomian diatur dan dikuasai oleh pemerintah.
  2. Kebebasan individu dalam berusaha tidak ada.
  3. Semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh negara.
  4. Hak milik perorangan tidak diakui.
  5. Jenis-jenis pekerjaan dalam suatu negara serta pembagian kerja diatur oleh pemerintah.

Sistem ekonomi terpusat mempunyai kebaikan sebagai berikut :

  1. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian.
  2. Persaingan antarunit-unit ekonomi hampir tidak ada.
  3. Kemakmuran masyarakat terjamin.
  4. Tidak ada kesenjangan antaranggota masyarakat.

Adapun sistem ekonomi terpusat mempunyai keburukan sebagai berikut.

  1. Hak milik perseorangan tidak diakui.
  2. Potensi, inisiatif, dan kreasi warga masyarakat tidak mendapat tempat dan tidak dihargai.
  3. Pada umumnya kemajuan ekonominya lambat.
  4. Harga diatur oleh pemerintah dan sering tak berubah dalam jangka waktu yang lama.
  5. Sistem Ekonomi Campuran (Sosialis-Liberal)

Sistem ekonomi campuran mengkombinasikan sistem-sistem ekonomi yang ada, khususnya mengambil segi positif dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan masyarakat atau swasta mempunyai tanggung jawab bersama dalam merumuskan pola perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan, akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta.

Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Adanya campur tangan dari pemerintah bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari sistem liberal, antara lain terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat tertentu terhadap sumber daya ekonomi.[18]

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah sebagai berikut.

  1. Kegiatan ekonomi melibatkan pemerintah dan masyarakat atau swasta.
  2. Harga tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi pemerintah juga ikut campur menentukan.
  3. Kemungkinan terjadinya monopoli sangat kecil.
  4. Kesempatan kerja penuh.

Sistem ekonomi campuran banyak diterapkan di negaranegara yang sedang berkembang, seperti Malaysia, India, Filipina, Mesir, dan Maroko.

Kebaikan sistem ekonomi campuran adalah:

  1. meskipun swasta diberi kebebasan, namun tetap ada intervensi pemerintah sehingga kestabilan ekonomi tetap terjamin,
  2. pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil.

C. Sistem Perekonomian Indonesia

            Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda terutama Indonesia dan Amerika serikat , dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

            Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orede Baru hingga sekarang :

Sistem Ekonomi Demokrasi

Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Adapun ciri-ciri utama sistem perekonomian Indonesia:

  1. Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 ayat 1,2,3,4 UUD 1945 hasil amandemen, yang berbunyi sebagai berikut.
    1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
    2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
    3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
    4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  2. Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia sekaligus menjadi ciri khas kegiatan ekonomi bangsa Indonesia. Demokrasi ekonomi Indonesia tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 dan dalam Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang mencantumkan demokrasi ekonomi sebagai cita-cita sosial.
  3. Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan adalah:
    1. Perkonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
    2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
    3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
    4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
    5. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.[19]

Adapun dalam Demokrasi Ekonomi Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Sistem free flight liberalism, yaitu suatu sistem yang dapat menumbuhkembangkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarah sifat ini dapat menimbulkan dan melemahkan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
  2. Sistem etatisme, dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
  3. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.[20]

D. Pelaku-pelaku Utama perekonomian Indonesia

  1. BUMN

Badan usaha milik negara adalah semua bentuk perusahaan yang modal seluruhnya merupakan kekayaan negara, kecuali ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang. Landasan pendirian BUMN adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat (2): ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Ayat (3): ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.

BUMN mempunyai ciri-ciri berikut ini.

  1. Melayani kepentingan masyarakat umum.
  2. Berusaha memperoleh keuntungan.
  3. Pemilik modal mayoritas adalah negara (pemerintah pusat/daerah).
  4. Tujuan usahanya untuk menciptakan kemakmuran rakyat.
  5. Bidang usahanya sektor-sektor yang vital/strategis.
  6. Berstatus badan hukum dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia

BUMN dibedakan menjadi dua jenis perusahaan, yaitu sebagai berikut.

  1. Perusahaan Umum (Perum)

Perum adalah perusahaan milik negara yang tujuan utamanya melayani kepentingan masyarakat luas dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh perusahaan umum antara lain: Perum Pegadaian, Perum Perumahan UmumNasional (Perumnas), dan Perum Dinas Angkutan Motor Republik Indonesia (Damri).

Ciri-ciri Perusahaan Umum adalah sebagai berikut:

1)      Melayani kepentingan umum sekaligus untuk memupuk keuntungan.

2)      Memiliki status badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang.

3)      Dipimpin oleh dewan direksi.

4)      Pada umumnya bergerak di bidang usaha jasa yang vital.

5)      Pimpinan dan karyawan berstatus pegawai perusahaan negara yangdiatur tersendiri.

6)      Memiliki nama dan kekayaan sendiri.

7)      Modal seluruhnya dimiliki olehnegara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

  1. Perusahaan Perseroan (Persero)

Persero yaitu perusahaan negara yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yangbertujuan untuk memperoleh keuntungan. Hampir semua perusahaan milik negara dewasa ini berbentuk perseroan. Contoh perusahaan negara yang berbentuk perseroan (PT) antara lain: PT PLN, PT Telkom, PT GIA (Garuda Indonesia Airways), PT BNI, PT Pelni, PT Aneka Tambang, PT KAI, dan PT Pos Indonesia.

Ciri-ciri perusahaan persero adalah sebagai berikut.

1)      Tujuan utamanya memperoleh keuntungan/laba.

2)      Status hukumnya sebagai Badan Hukum Perdata yang berbentuk perseroan terbatas (PT).

3)      Modalnya terdiri atas saham-saham yang sebagian besar atau seluruhnya dipegang oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

4)      Persero tidak memperoleh fasilitas negara.

5)      Persero dipimpin oleh dewan direksi.

6)      Status pegawai sebagai karyawan perusahaan swasta.

  1. BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang kemudian lazim disebut Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk mengembangkan dan membangunperekonomian di daerah yang bersangkutan. Contoh perusahaan daerah: BankPembangunan Daerah (BPD), PD Bank Pasar, dan Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM). Modal BUMD selain dari kekayaan daerah, juga dapat berasal dari swastaberupa saham, namun sebagian besar tetap milik Pemerintah Daerah.

Ciri-ciri Perusahaan Daerah adalahsebagai berikut :

  1. Perusahaan Daerah dipimpin olehseorang direksi.
  2. Karyawan berstatus pegawai pemerintahdaerah.
  3. Memiliki status badan hukum dandidirikan berdasarkan PeraturanDaerah (Perda).
  4. Sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
  5. Direksi Perusahaan Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
  6. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi harus mendapat persetujuan DPRD.
  1. BUMS

Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta. Perusahaan swasta (BUMS) dalam menjalankan usahanya dapat berbentuk Perusahaan Perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Persekutuan Firma (Fa). Contoh badan usaha milik swasta antara lain: PT Astra, PT Panasonic, PT Indofood, PT Maspion, PT Indosiar, RCTI, Hotel, dan lain-lain.

Tujuan Badan Usaha Milik Swasta adalah sebagai berikut.

  1. Mencari keuntungan.
  2. Memperluas usaha.
  3. Menyediakan lapangan kerja.
  4. Meningkatkan kemakmuran masyarakat.
  5. Membantu pemerintah meningkatkan devisa.
  6. Meningkatkan penerimaan pemerintah melalui berbagai pajak.
  1. Koprasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang banyak terdapat dikalangan masyarakat. Koperasi berasal dari kata cooperative yang berarti usaha bersama. Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di dalampengertian tersebut terkandung beberapa konsep pokok, antara lain sebagai berikut.

  1. Koperasi sebagai badan usaha.
  2. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Fungsi Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, fungsi koperasi dalamperekonomian Indonesia adalah sebagai berikut.

  1. Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotamaupun masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
  2. Ikut berperan secara aktif mempertinggi kualitas hidup anggota dan masyarakat.
  3. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yangmerupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
  4. Ikut serta memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan danketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

Peran Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, peran koperasi dalamperekonomian Indonesia adalah sebagai berikut.

  1. Koperasi dapat berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraanrakyat.
  2. Koperasi dapat berperan sebagai sarana untuk meningkatkan penghasilan rakyat.
  3. Koperasi dapat berperan sebagai badan usaha ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja.
  4. Koperasi dapat berperan dalam upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Endnote :

[1] Sutarto dkk., 2008, IPS Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 315

[2] Sutarto dkk., 2008, IPS Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 315

[3] Sutarto dkk., 2008, IPS Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 315

[4] Sugiharsono, dkk., 2008, Contextual Teaching and Learning Ilmu Pengetahuan Sosial: Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII Edisi 4, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 199

[5] Sutarto dkk., 2008, IPS Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 316

[6] Sutarto dkk., 2008, IPS Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 316

[7] Sutarto dkk., 2008, IPS Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 316

[8] Sanusi Fattah dkk., 2008, Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 320

[9] Sanusi Fattah dkk., 2008, Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 320

[10] Sutarto dkk., 2008, IPS Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 316

[11] Sri Sudarmi dan Waluyo, 2008, Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 304

[12] Sutarto dkk., 2008, IPS Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 316

[13] Sri Sudarmi dan Waluyo, 2008, Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 304

[14] Sutarto dkk., 2008, IPS Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 317

[15] Sutarto dkk., 2008, IPS Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 317

[16] Sanusi Fattah dkk., 2008, Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 321

[17] Sanusi Fattah dkk., 2008, Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 321

[18] Sanusi Fattah dkk., 2008, Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 322

[19] Sri Sudarmi dan Waluyo, 2008, Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu Untuk SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 305

[20] Kurtubi, 2008, Sudut Bumi IPS Terpadu, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm 197

file pdf dpt di download di : https://iephant46.wordpress.com/?attachment_id=123

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s